INHU KRITIS LISTRIK

Kamis, 10 Juli 2008 15:43
PLN Bicarakan Rencana Pembangunan PLTU dengan PT BA dan Pemkab Inhu

Inhu tak lagi krisis listrik. Namun sudah kritis listrik. Untuk mengatasinya, Pemkab Inhu gandeng PT Bukit Asam untuk bangun PLTU di Peranap.

Riauterkini-PEKANBARU-Hari ini kamis (10/7) PLN Wilayah Riau menggelar rapat dengan PLN Rengat, Pemkab Rengat dan PT Bukit Asam. Rapat yang digelar di kantor PLN Wilayah Riau itu membicarakan rencana pembangunan PLTU 2 X 10 MW di Peranap Rengat.

Kepada Riauterkini, Pimpro PLTU Mulut Tambang PT Bukit Asam, MP Siahaan mengatakan bahwa pembangunan PLTU di Peranap tersebut dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Inhu. Karena selama ini pasokan listrik di kabupaten tersebut jauh dari mencukupi.

Menurutnya, kendati hanya dibangun 2 X 10 MW, namun sebenarnya potensi yang ada di Inhu cukup besar. Karena dari hasil penelitian, cadangan batubara sebagai bahan bakar PLTU di Peranap Inhu mencapai 1 miliar ton. Potensi dan kapasitas yang bisa diambil jika dilakukan optimalisasi bisa mencapai 3000 MW.

Dengan kapasitas dan jumlah cadangan batubara yang mencapai hampir 1 miliar ton dan dapat dioptimalisasi hingga 3000 MW dapat beroperasi hingga 30 tahun.

Disinggung mengenai batubara yang ada di Peranap Inhu, MP Siahaan mengatakan bahwa kualitas kalori batubara di Inhu relatif kecil. Yaitu 2.750 kilo kalori perKg. Kadar airnya 48% atau hampir separohnya.

"Dengan kualitas batubara yang rendah, otomatis akan membuat biaya pengolahan tinggi. Tentu akan mempengaruhi biaya produksi dan membuat harga jual energi murni menjadi tinggi. Jika dihitung setidaknya harga jual listrik produksi Peranap bisa mencapai Rp 760 perkwh," katanya.

Untuk itu, tambahnya, PLTU Peranap memang butuh perlakuan khusus. Karena kualitas batubaranya yang memang berkualitas rendah. Jadi, tambahnya perlu ada kemudahan-kemudahan yang diharapkan dapat diberikan oleh PLN pusat terkait dengan hal itu.

Manager Operasional PLN Wilayah Riau, Tagor Sidjabat kepada Riauterkini mengatakan bahwa kendati secara pribadi ia sutuju dengan rencana pembangunan PLTU Peranap. Karena pembangunan PLTU Peranap itu setidaknya akan dapat menghemat beban subsidi PLN untuk Inhu sebesar 80% bisa. Namun sesuai dengan prosedur, dirinya tetap harus meminta ijin pusat.

"Dalam peraturan intern PLN terkait dengan pembelian energi murni, PLN hanya akan membeli sebesar 90% dari harga jual rata-rata setempat. Misalnya harga jual rata-rata setempat Rp 630 perkwh. Maka PLN hanya membeli 90 % dari Rp 630," katanya.

Katanya, ini baru tahap awal. Karena harus ada ijin dari PLN pusat. Termasuk mengenai patokan harga beli energi murni. Jika memang ijin PLN pusat turun, paling lambat pembangunan PLTU bisa dimulai selambatnya tahun 2009. 2010 sudah menghasilkan listrik.

Di sisi lain, Kadistamb Inhu, Sumarman mengatakan bahwa ini merupakan keinginan seluruh masyarakat yang berharap ketersediaan listrik. Karena kondisi INHU bukan lagi krisis listrik. Tetapi sudah kritis listrik. "Nanti setelah pembangunan PLTU Peranap 2 X 10 MW akan ada pembangunan PLTU tahap kedua. Yaitu pembangunan PLTU berkapasitas 2 X 150 MW," katanya.***(H-we)

Sumber: http://riauterkini.com/usaha.php?arr=19900