Wednesday, July 2, 2008
Tersebab Isu, PKS tak Ikut Pilkada Riau
Rabu, 2 Juli 2008 15:09
Tersebab Isu, PKS tak Ikut Pilkada Riau
PKS mengambil keputusan dratis dengan tidak ikut Pilkada Riau. Ironisnya, keputusan mengejutkan itu salah satu pemicunya berupa isu PKS mata duitan yang dihebuskan sejumlah pihak.
Riauterkini-PEKANBARU- Pilkada Riau dipastikan tanpa keikutsertaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sebenarnya tengah naik daun tersebut membuat keputusan mengejutkan dengan tidak mengusung jago dan juga tidak memberi dukungan resmi kepada tiga pasangan yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Riau untuk ikut Pilkada 22 September mendatang.
Kepastian tak berpartisipasi pada puncak pesta demokrasi di Riau tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Riau Amin Triawan dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Pekanbaru, Rabu (2/7). Dalam kesempatan itu Amin didampingi sejumlah petinggi PKS, seperti Nurdin, Hasyim Aliwa, Mansyur HS dan Taufik Hidayatullah.
Amin kemudian memaparkan alasan keputusan mengejutkan tersebut dilatar belakangi sejumlah alasan, pertama PKS menilai agenda Pilkada kurang kridibel untuk menajdi batu loncatan dalam mencapai target politik PKS pada Pemilu 2009. Kedua untuk membantah berkembangnya isu yang menyebutkan PKS dalam menentukan pasangan yang didukung pada Pilkada Riau semata-mata berdasarkan materi.
Menurut Amin, isu yang berkembang tersebut berpotensi merusak kridibilitas dan citra PKS. "Kredibilitas dan citra PKS tidak dibangun satu atau dua hari, namun melalui proses yang panjang. Kita tidak mau seperti kata pepatah, hujan sehari menghapus kemarau satu tahun," paparnya.
Ketika ditanya apakah harga yang harus dibayar PKS untuk menepis isu yang belum tentu benar dan belum tentu diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut dengan tidak ikut Pilkada, Amin menjawab dengan diplomatis. "Dalam kajian fiqh itu kita harus menghilangkan mudharatnya lebih dulu, sebelum mengambil manfaat. Bagi kami lebih baik salah untuk menolak dari pada harus salah saat memilih," jelasnya.
Mengenai kebenaran tudingan sejumlah pihak, terutama bakal calon yang akhirnya batal jadi peserta Pilkada Riau karena gagal mewujudkan kualisi PPP dan PKS, Wan Abubakar bahwa PKS minta Rp 10 miliar untuk mendukungnya, Amin menolak menjawab. "Silahkan tanya saja pada yang bersangkutan," pintanya.
Lebih lanjut Amin mengatakan, meskipun PKS memutuskan tidak menjadi partisipan Pilkada Riau, namun bukan berarti PKS mengajak kader dan simpatisannya untuk abstain. "Kita persilahkan kader dan simpatisan PKS untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Itu hak mereka. Kita tidak akan menghalang-halangi dan juga tidak akan mengarahkan kepada salah satu pasangan. Bebas saja," tegasnya.
Meskipun demikian, Amin mengingatkan setiap kader dan simpatisan untuk tidak membawa atribut resmi atau mengatasnamakan PKS dalam memberikan dukungan kepada salah satu pasangan peserta Pilkada Riau.***(mad)
sumber: http://riauterkini.com/politik.php?arr=19784
Tersebab Isu, PKS tak Ikut Pilkada Riau
PKS mengambil keputusan dratis dengan tidak ikut Pilkada Riau. Ironisnya, keputusan mengejutkan itu salah satu pemicunya berupa isu PKS mata duitan yang dihebuskan sejumlah pihak.
Riauterkini-PEKANBARU- Pilkada Riau dipastikan tanpa keikutsertaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang sebenarnya tengah naik daun tersebut membuat keputusan mengejutkan dengan tidak mengusung jago dan juga tidak memberi dukungan resmi kepada tiga pasangan yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Riau untuk ikut Pilkada 22 September mendatang.
Kepastian tak berpartisipasi pada puncak pesta demokrasi di Riau tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Riau Amin Triawan dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Pekanbaru, Rabu (2/7). Dalam kesempatan itu Amin didampingi sejumlah petinggi PKS, seperti Nurdin, Hasyim Aliwa, Mansyur HS dan Taufik Hidayatullah.
Amin kemudian memaparkan alasan keputusan mengejutkan tersebut dilatar belakangi sejumlah alasan, pertama PKS menilai agenda Pilkada kurang kridibel untuk menajdi batu loncatan dalam mencapai target politik PKS pada Pemilu 2009. Kedua untuk membantah berkembangnya isu yang menyebutkan PKS dalam menentukan pasangan yang didukung pada Pilkada Riau semata-mata berdasarkan materi.
Menurut Amin, isu yang berkembang tersebut berpotensi merusak kridibilitas dan citra PKS. "Kredibilitas dan citra PKS tidak dibangun satu atau dua hari, namun melalui proses yang panjang. Kita tidak mau seperti kata pepatah, hujan sehari menghapus kemarau satu tahun," paparnya.
Ketika ditanya apakah harga yang harus dibayar PKS untuk menepis isu yang belum tentu benar dan belum tentu diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut dengan tidak ikut Pilkada, Amin menjawab dengan diplomatis. "Dalam kajian fiqh itu kita harus menghilangkan mudharatnya lebih dulu, sebelum mengambil manfaat. Bagi kami lebih baik salah untuk menolak dari pada harus salah saat memilih," jelasnya.
Mengenai kebenaran tudingan sejumlah pihak, terutama bakal calon yang akhirnya batal jadi peserta Pilkada Riau karena gagal mewujudkan kualisi PPP dan PKS, Wan Abubakar bahwa PKS minta Rp 10 miliar untuk mendukungnya, Amin menolak menjawab. "Silahkan tanya saja pada yang bersangkutan," pintanya.
Lebih lanjut Amin mengatakan, meskipun PKS memutuskan tidak menjadi partisipan Pilkada Riau, namun bukan berarti PKS mengajak kader dan simpatisannya untuk abstain. "Kita persilahkan kader dan simpatisan PKS untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Itu hak mereka. Kita tidak akan menghalang-halangi dan juga tidak akan mengarahkan kepada salah satu pasangan. Bebas saja," tegasnya.
Meskipun demikian, Amin mengingatkan setiap kader dan simpatisan untuk tidak membawa atribut resmi atau mengatasnamakan PKS dalam memberikan dukungan kepada salah satu pasangan peserta Pilkada Riau.***(mad)
sumber: http://riauterkini.com/politik.php?arr=19784
DPRD Inhu Setujui Pemberhentian Thamsir sebagai Bupati
Rabu, 2 Juli 2008 19:08
DPRD Inhu Setujui Pemberhentian Thamsir sebagai Bupati
Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri Raja Thamsir Rachman dari kursi bupati untuk ikut Pilkada Riau, DPRD setempat menggelar paripurna dan menyetujui pengunduran diri tersebut.
Riauterkini-PEKANBARU- DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda menyetujui pemberhentian Raja Thamsir Rachman dari sebagai bupati, sekaligus mengusulkan pengangkatan wakilnya Mujtahid Thalib sebagai bupati definitif. Pengunduran diri Thamsir tersebut sebagai konsekwensi atas keputusannya ikut Pilkada Riau. Thamir sendiri telah nonaktif dari jabatannya sejak mendaftar di KPUD Riau pada Senin (30/6) lalu.
Keputusan DPRD Inhu tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Riau Tengku Khalil Jaafar. "Biro Pemerintahan Inhu telah memberi tahu kita bahwa DPRD setempat telah menyetujui pengunduran bupati dan sekaligus mengusulkan pengangkatan wakilnya menjadi bupati definitif," ujar Khalil kepada riauterkini di ruang kerjanya, Rabu (2/7).
Dijelaskan Khalil, selanjutnya pihak Inhu akan mengirimkan berkas keputusan DPRD tersebut kepada pihaknya. Selanjutnya keputusan tersebut diantarkan ke Departemen Dalam Negeri sebagai bahan pembuatan SK pemberhentian bupati sekaligus SK Pengangkatan wakilnya sebagai pengganti. "Mungkin Senin berkasnya baru kita kirim ke Jakarta," jelasnya.***(mad)
sumber : http://riauterkini.com/politik.php?arr=19790
DPRD Inhu Setujui Pemberhentian Thamsir sebagai Bupati
Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri Raja Thamsir Rachman dari kursi bupati untuk ikut Pilkada Riau, DPRD setempat menggelar paripurna dan menyetujui pengunduran diri tersebut.
Riauterkini-PEKANBARU- DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda menyetujui pemberhentian Raja Thamsir Rachman dari sebagai bupati, sekaligus mengusulkan pengangkatan wakilnya Mujtahid Thalib sebagai bupati definitif. Pengunduran diri Thamsir tersebut sebagai konsekwensi atas keputusannya ikut Pilkada Riau. Thamir sendiri telah nonaktif dari jabatannya sejak mendaftar di KPUD Riau pada Senin (30/6) lalu.
Keputusan DPRD Inhu tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Riau Tengku Khalil Jaafar. "Biro Pemerintahan Inhu telah memberi tahu kita bahwa DPRD setempat telah menyetujui pengunduran bupati dan sekaligus mengusulkan pengangkatan wakilnya menjadi bupati definitif," ujar Khalil kepada riauterkini di ruang kerjanya, Rabu (2/7).
Dijelaskan Khalil, selanjutnya pihak Inhu akan mengirimkan berkas keputusan DPRD tersebut kepada pihaknya. Selanjutnya keputusan tersebut diantarkan ke Departemen Dalam Negeri sebagai bahan pembuatan SK pemberhentian bupati sekaligus SK Pengangkatan wakilnya sebagai pengganti. "Mungkin Senin berkasnya baru kita kirim ke Jakarta," jelasnya.***(mad)
sumber : http://riauterkini.com/politik.php?arr=19790
78 Desa Di Inhu Segera Terima Anggaran Dana Desa
sumber:http://www.riautoday.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=8383&Itemid=1
78 Desa Di Inhu Segera Terima Anggaran Dana Desa
78 Desa Di Inhu Segera Terima Anggaran Dana Desa
| Wednesday, 02 July 2008 16:49 | |
| Laporan Ahmad Damri - redaksi@riautoday.com RENGAT - 78 desa di Kabupaten Inhu dalam waktu dekat ini akan menerima Anggaran Dana Desa ( ADD). Menurut rencana dana ini akan mulai disalurkan pada tahun 2009 mendatang kepada semua desa yang dinilai pantas mendapatkannya. Demikian diungkapkan Oleh Kepala Bapemades Inhu Drs Armansyah menjawab riautoday.com usai menghadiri sidang paripurna dewan Rabu (2/7) di Pematangreba.(ira) |
DPRD Inhu Usulkan Mujtahid Jadi Bupati
sumber: http://www.riautoday.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=8380&Itemid=1
DPRD Inhu Usulkan Mujtahid Jadi Bupati
DPRD Inhu Usulkan Mujtahid Jadi Bupati
| Wednesday, 02 July 2008 16:36 | |
| Laporan Ahmad Damri - redaksi@riautoday.com RENGAT - DPRD Indragiri Hulu telah mengusulkan Drs H Mujtahid Thalib untuk dilantik sebagai Bupati Inhu masa jabatan 2005-2010 menggantikan Drs HR Thamsir Rachman yang telah mengundurkan diri untuk maju dalam Pilgubri 2008. Usulan itu merupakan hasil rapat paripurna DPRD Inhu Rabu (2/7) di gedung Dewan. Paripurna dipimpin oleh ketua H Marpoli, yang dihairi 24 anggota dan wakil ketua. Selain itu dari eksekutif juga tampak hadir Wabup Inhu Drs H Mujtahid Thalib, Sekda Drs HR Azhar Syam, anggota Muspida, sejumlah Asisten, Kepala Dinas dan Camat.(ira) |
Thursday, November 22, 2007
KPU Menangkan Abdul Gafur Dalam Pilkada Malut
22/11/2007 19:51 WIB KPU Menangkan Abdul Gafur Dalam Pilkada Malut
Nala Edwin - detikcom
Jakarta - Pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo akhirnya memenangkan Pilkada Maluku Utara (Malut). Mereka mengalahkan saingan terberatnya, Thaib Armaiyn dan Gani Kasuba, yang sebelumnya dimenangkan KPUD Malut.
KPU Pusat menyatakan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo memperoleh 181.889 suara. Sementara pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba hanya memperoleh 179.020 suara.
Keputusan ini dibacakan langsung anggota KPU Andi Nurtati usai rapat pleno di Kantor KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (22/11/2007). Hadir dalam konferensi pers itu Ketua KPU Hafiz Anshary dan anggota KPU I Gusti Putu Artha.
Usai membacakan hasil perolehan suara, Andi Nurtati berharap kedua belah pihak dapat menerima putusan ini. "Kami berharap keputusan ini dapat dihormati dan dapat diterima semua pihak," pungkas Andi. (ary/ary)
=================================
Susah kalau hidup di negara dengan hukum Rimba. Yang kuat semaunya sendiri aja, gak punya urat malu, segala cara digunakan.
Ambillah! kalau memang cuma itu tujuan akhir hidup kalian.
Nala Edwin - detikcom
Jakarta - Pasangan Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo akhirnya memenangkan Pilkada Maluku Utara (Malut). Mereka mengalahkan saingan terberatnya, Thaib Armaiyn dan Gani Kasuba, yang sebelumnya dimenangkan KPUD Malut.
KPU Pusat menyatakan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo memperoleh 181.889 suara. Sementara pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba hanya memperoleh 179.020 suara.
Keputusan ini dibacakan langsung anggota KPU Andi Nurtati usai rapat pleno di Kantor KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (22/11/2007). Hadir dalam konferensi pers itu Ketua KPU Hafiz Anshary dan anggota KPU I Gusti Putu Artha.
Usai membacakan hasil perolehan suara, Andi Nurtati berharap kedua belah pihak dapat menerima putusan ini. "Kami berharap keputusan ini dapat dihormati dan dapat diterima semua pihak," pungkas Andi. (ary/ary)
=================================
Susah kalau hidup di negara dengan hukum Rimba. Yang kuat semaunya sendiri aja, gak punya urat malu, segala cara digunakan.
Ambillah! kalau memang cuma itu tujuan akhir hidup kalian.
Thursday, May 3, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)